Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis keras isu yang menyebut Ahmad Muzani akan ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggantikan Tito Karnavian. 

Ia menilai rumor tersebut tidak memiliki dasar logis dan hanya menjadi spekulasi liar yang tak relevan dengan dinamika politik saat ini.

"Jangan bikin isu. Gimana, kan, enggak masuk itu, secara logika umum kan ya, agak kurang ketemu juga kan," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (04/08/2025).

Pernyataan itu disampaikan Prasetyo Hadi menanggapi kabar yang beredar menyusul pergantian Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra dari Ahmad Muzani ke Sugiono, yang saat ini juga menjabat Menteri Luar Negeri RI. Isu ini berkembang cepat di kalangan politikus dan masyarakat, yang menilai perubahan struktur partai tersebut sebagai sinyal perpindahan posisi Muzani ke jabatan eksekutif.

Namun, Prasetyo menampik adanya kaitan antara pergantian struktur partai dengan rencana reshuffle kabinet. 

Ia justru menyatakan heran atas munculnya kabar tersebut, mengingat posisi Ahmad Muzani saat ini sebagai Ketua MPR RI adalah jabatan tinggi di legislatif yang sejajar secara konstitusional dengan Presiden.

"Dia sekarang kan Ketua MPR, masa kemudian menjadi menteri? Kan agak kurang masuk itu. Ketua MPR itu posisinya tinggi, bagian dari pimpinan lembaga negara, kenapa justru turun ke kementerian?" ucapnya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa pergantian Sekjen Partai Gerindra semata-mata adalah bagian dari regenerasi dan penyegaran struktur kepengurusan partai untuk periode 2025–2030. 

Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang oleh Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Enggaklah, itu kan asumsinya orang itu. Kalau dalam hal pengambilan keputusan tidak seperti itu. Jadi, kami merasa, terutama bahwa Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum (Prabowo Subianto), sudah waktunya ada regenerasi,” terang Prasetyo.

Lebih lanjut, ia juga memberikan penghargaan tinggi terhadap peran Ahmad Muzani selama ini yang telah menjadi Sekjen sejak Gerindra berdiri. 

Selama 17 tahun, Muzani dinilai telah menjadi figur penting dalam mendampingi Prabowo membesarkan Gerindra hingga akhirnya berhasil mengantarkan Prabowo menjadi Presiden RI dalam Pemilu 2024.

“Penghormatan yang sebesar-besarnya, penghargaan kepada Bapak Ahmad Muzani yang telah menjadi Sekjen Partai Gerindra selama 17 tahun, sejak partai berdiri sampai hari ini, dengan segala dinamika, naik turun. Dan di ujungnya, prestasi terbesar sebagai Sekjen adalah mengantar Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden,” tambahnya.

Sebelumnya, struktur baru kepengurusan DPP Partai Gerindra periode 2025–2030 telah resmi ditetapkan pada Jumat (1/8/2025) di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. 

Dalam struktur tersebut, Prabowo kembali didapuk sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua Harian, Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal, dan Satrio Dimas Adityo sebagai Bendahara Umum.

Ahmad Muzani sendiri tidak tersingkir dari jajaran elit partai. Ia kini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra. 

Jabatan tersebut menunjukkan bahwa Muzani tetap berada dalam lingkaran strategis dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan partai ke depan.

Di tengah dinamika ini, rumor pergantian Mendagri dinilai sebagai isu liar yang tidak berdasar. 

Tito Karnavian, yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, belum menunjukkan tanda-tanda akan diganti, dan Istana Negara juga belum memberikan sinyal adanya reshuffle dalam waktu dekat.

Pengamat politik menilai klarifikasi dari Mensesneg sangat penting untuk meredam spekulasi politik yang bisa menimbulkan kegaduhan publik, terutama menjelang persiapan Pilkada Serentak 2025 yang membutuhkan stabilitas dan fokus dari seluruh elemen pemerintahan.

Dengan demikian, isu tentang Ahmad Muzani menjadi Mendagri dinilai sebagai manuver wacana semata, tanpa dukungan fakta politik yang kuat. Pemerintah pun menegaskan bahwa fokus saat ini adalah konsolidasi dan penguatan kinerja pemerintahan, bukan rotasi jabatan menteri. (***)