Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta – Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI pada Senin (25/08/2025) berlangsung dengan nuansa yang berbeda dari demonstrasi pada umumnya. 

Tidak ada mobil komando, tidak ada koordinator lapangan yang memimpin jalannya aksi, bahkan sejumlah pelajar berseragam putih abu-abu tampak ikut bergabung di tengah massa. 

Kondisi ini membuat jalannya aksi kurang terkoordinasi dan kerap menimbulkan kericuhan kecil di sekitar lokasi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di depan Kompleks Parlemen, Senayan. 

Namun, berbeda dengan demonstrasi sebelumnya yang biasanya dipimpin orator dari atas mobil komando, aksi kali ini berlangsung tanpa struktur organisasi yang jelas.

Massa terlihat bergerak sporadis menuju titik-titik yang dianggap ramai, sebagian hanya berdiri sambil berteriak, sementara yang lain duduk di tepi jalan. 

Tidak ada orasi panjang yang biasanya menjadi ciri khas aksi di depan DPR. Situasi ini membuat aparat kepolisian kesulitan membaca arah pergerakan massa.

Hal yang paling mencolok adalah kehadiran sejumlah pelajar berseragam putih abu-abu. Meski sebelumnya aparat kepolisian telah berupaya menghalau agar siswa tidak ikut dalam barisan aksi, massa justru menjemput mereka dan membawa masuk ke area unjuk rasa.

Kehadiran pelajar ini menimbulkan perhatian publik. Banyak pihak menilai bahwa para siswa seharusnya tidak dilibatkan dalam aksi politik yang berpotensi memanas. Polisi pun mengambil langkah tegas dengan memberikan imbauan khusus.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, melalui pengeras suara mengingatkan agar para pelajar segera meninggalkan lokasi.

“Yang kurang dari 18 tahun silakan meninggalkan lokasi. Ini bukan tempatnya anak-anak sekolah,” tegas Susatyo di hadapan massa.

Sementara di dalam Gedung DPR, rapat tetap digelar meski aksi di luar semakin memanas. 

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran, menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang tetap hadir.

“Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para narasumber di siang hari ini, walaupun di luar suasana mungkin agak sedikit memanas,” ujar Dave.

RDPU tersebut menghadirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), hingga Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. 

Namun, rapat hanya berlangsung sekitar 30 menit. Setelah paparan awal disampaikan, Dave menutup rapat lebih cepat dengan alasan keamanan.

“Mengingat situasi terus bergulir di luar, ini yang kami khawatirkan kalau kita terlalu lama, nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen,” jelasnya. 

Ia meminta agar anggota DPR mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada para narasumber agar pembahasan tetap berlanjut.

Aksi Memanas, Polisi Gunakan Water Cannon

Sekitar pukul 12.50 WIB, situasi di depan DPR semakin ricuh. Massa mulai melempari aparat dengan berbagai benda, sehingga polisi terpaksa menghalau menggunakan water cannon. Semburan air diarahkan ke kerumunan untuk memukul mundur massa yang bergerak ke Jalan Gatot Subroto.

Aparat juga melakukan penyisiran di beberapa titik untuk mengurai konsentrasi massa. Hingga sore hari, situasi masih tegang, meski jumlah peserta aksi berangsur berkurang setelah polisi meningkatkan pengamanan.

Fenomena keterlibatan pelajar dalam aksi ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Pengamat pendidikan menilai bahwa keterlibatan anak sekolah dalam aksi politik bisa berdampak buruk, baik dari sisi psikologis maupun masa depan pendidikan mereka.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebelumnya telah mengingatkan agar sekolah mengawasi ketat siswa agar tidak ikut aksi yang berpotensi anarkis. Namun, kenyataannya masih ada celah yang membuat mereka bergabung.

Menurut sejumlah saksi, beberapa pelajar terlihat datang karena diajak teman atau rasa ingin tahu. Ada pula yang menyebut mereka ikut karena melihat kerumunan besar di depan DPR.

Tanpa Komando, Tanpa Arah

Ketiadaan mobil komando dan koordinator lapangan membuat aksi ini terkesan spontan dan tidak terstruktur. Hal ini berbeda dengan tradisi aksi mahasiswa atau buruh yang biasanya memiliki pemimpin orasi, susunan acara, serta tuntutan yang jelas.

Akibatnya, pesan yang ingin disampaikan kepada DPR justru tenggelam dalam kekacauan. Banyak peserta hanya ikut-ikutan tanpa memahami substansi tuntutan aksi. 

Bahkan, kehadiran pelajar semakin menambah kerumitan situasi karena aparat harus memprioritaskan keselamatan mereka.

Menanggapi kondisi ini, sejumlah pejabat pemerintah mengimbau agar aksi unjuk rasa tetap dilakukan secara tertib, terorganisir, dan tidak melibatkan anak di bawah umur. 

Pemerintah menghargai hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun tetap dalam koridor hukum dan keselamatan publik.

“Demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Tapi anak-anak sekolah tidak boleh dijadikan tameng atau bagian dari aksi yang bisa berujung anarkis,” ujar seorang pejabat di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Aksi unjuk rasa 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI menjadi sorotan publik karena berlangsung tanpa arah yang jelas, tanpa mobil komando, dan melibatkan pelajar sekolah. 

Ketegangan yang sempat memanas hingga polisi harus menggunakan water cannon menunjukkan bahwa aksi ini berjalan di luar kendali.

Pertanyaan besar pun muncul: siapa sebenarnya yang menggerakkan aksi ini, dan mengapa pelajar bisa terlibat? Di tengah situasi yang tak terkendali, peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara terorganisir, damai, dan bertanggung jawab. (***)