Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, mencatat sejarah baru dalam kebijakan kepegawaian dengan meloloskan sebanyak 2.187 pegawai dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. 

Kota Palembang juga tercatat sebagai daerah pertama di Indonesia yang secara resmi mengajukan formasi khusus PPPK paruh waktu.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan riil di lapangan. 

Menurutnya, banyak tenaga kerja potensial yang sebelumnya belum terakomodasi dalam seleksi PPPK reguler, sehingga Pemkot berinisiatif mencari terobosan baru.

“Sejak awal, kami yang pertama kali mengusulkan adanya PPPK paruh waktu. Pertimbangannya sederhana, kami ingin memberi ruang bagi kawan-kawan yang kemarin belum sempat terangkat dalam seleksi reguler,” ujar Dewa, Kamis (25/9/2025).

Saat ini, ribuan pegawai yang dinyatakan lolos tengah menjalani proses pemberkasan. 

Setelah tahapan ini selesai, seluruh dokumen akan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP/NI PPPK). 

“Kami pastikan proses ini berjalan transparan dan cepat agar para pegawai bisa segera menjalankan tugas sesuai formasi yang tersedia,” tambahnya.

Skema PPPK paruh waktu yang diterapkan Pemkot Palembang dianggap sebagai solusi inovatif untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja pemerintah daerah. 

Selain memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat, skema ini juga menawarkan fleksibilitas bagi pegawai yang ingin tetap berkontribusi di pemerintahan tanpa harus terikat penuh sebagai aparatur.

Dewa menekankan bahwa pihaknya berkomitmen mengawal seluruh tahapan hingga para pegawai resmi bertugas. 

“Kami tidak ingin ada hambatan yang membuat mereka menunggu terlalu lama. Kehadiran mereka sangat penting untuk memperkuat pelayanan publik di Palembang,” ujarnya.

Langkah progresif Pemkot Palembang ini juga mendapat sorotan dari sejumlah daerah lain yang tengah mempelajari kemungkinan penerapan skema serupa. 

Bila terbukti efektif, pola PPPK paruh waktu berpotensi menjadi rujukan nasional dalam memperluas kesempatan kerja dan memperkuat birokrasi pemerintahan.

Dengan terealisasinya program ini, Pemkot Palembang menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika dunia kerja modern. (***)