Home        Berita        Hukum Kriminal

Musionline.co.id, Palembang – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas (Mura), kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Palembang, Selasa (10/11/2026).

Dalam persidangan yang menjerat mantan atau kepala desa Mipta Choiri sebagai terdakwa tersebut, majelis hakim kembali mendengarkan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas.

Perkara dugaan korupsi pengelolaan APBDes Lubuk Muda tahun anggaran 2019 hingga 2023 ini menjadi perhatian karena berdasarkan dakwaan JPU, perbuatan terdakwa diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp562 juta.

Sidang kali ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Masriati SH MH. Sebanyak tiga orang saksi dihadirkan oleh JPU untuk memberikan keterangan terkait pengelolaan anggaran desa, pembayaran penghasilan perangkat desa, serta pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan fisik di Desa Lubuk Muda.

Ketiga saksi tersebut yakni Edi Setiawan selaku pendamping desa, Willy Wicaksono yang menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Shazili sebagai ahli konstruksi.

Keterangan para saksi menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara, terutama untuk mengungkap bagaimana penggunaan anggaran desa selama periode 2019-2023, termasuk realisasi pembayaran gaji perangkat desa dan pelaksanaan 14 paket pekerjaan pembangunan fisik.

Salah satu keterangan yang cukup menarik perhatian dalam persidangan datang dari Willy Wicaksono selaku Ketua BPD Lubuk Muda.

Di hadapan majelis hakim, Willy menerangkan bahwa seluruh gaji dan pajak perangkat desa telah dibayarkan oleh terdakwa Mipta Choiri selama menjabat sebagai kepala desa.

Menurut Willy, mekanisme pembayaran penghasilan perangkat desa dilakukan secara langsung atau tunai (cash), bukan melalui transfer rekening sebagaimana keterangan yang sebelumnya muncul dalam persidangan.

"Gaji semua perangkat desa dibayarkan oleh Kades secara tunai (cash)," ungkap Willy saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Selain persoalan pembayaran gaji, Willy juga menyampaikan bahwa seluruh pekerjaan pembangunan fisik yang menjadi bagian dari kegiatan APBDes Lubuk Muda telah dilaksanakan.

Bahkan, menurut keterangannya, terdapat 14 paket proyek pembangunan fisik yang seluruhnya telah dikerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Semua pekerjaan bangunan fisik sudah terealisasikan, ada 14 paket proyek fisik, semua sudah dikerjakan sesuai dengan RAB," terangnya.

Keterangan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam persidangan karena berkaitan langsung dengan substansi dakwaan JPU mengenai dugaan penyimpangan pertanggungjawaban anggaran pembangunan desa.

Berbeda dengan keterangan Ketua BPD, ahli konstruksi Shazili justru mengungkapkan adanya sejumlah kekurangan volume pada beberapa pekerjaan pembangunan fisik yang diperiksa.

Dalam keterangannya, Shazili menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penghitungan di lapangan, hampir seluruh bangunan fisik yang menjadi objek pemeriksaan ditemukan mengalami kekurangan volume pekerjaan.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah pembangunan jalan cor yang diduga mengalami kekurangan material semen dan besi tulangan.

"Seperti pembangunan jalan cor, kami temukan kekurangan semen, minus 246 sak. Untuk baja tulangan kekurangan 57 batang besi," ungkap Shazili dalam persidangan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara volume pekerjaan yang seharusnya berdasarkan perencanaan dengan kondisi fisik yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan.

Tidak hanya mengenai kekurangan material bangunan, ahli konstruksi juga menjelaskan adanya selisih dalam perhitungan pembayaran upah tenaga kerja.

Menurut Shazili, setelah membandingkan nilai yang tercantum dalam RAB dengan hasil penghitungan di lapangan, ditemukan perbedaan nilai realisasi pembayaran gaji tukang dan kepala tukang.

"Dari RAB dengan penghitungan kita di lapangan, untuk realisasi pembayaran gaji terjadi selisih," jelasnya.

Keterangan ahli tersebut menjadi bagian dari pembuktian yang akan dipertimbangkan majelis hakim dalam menilai kesesuaian antara anggaran yang direncanakan, realisasi pekerjaan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana APBDes.

Meski demikian, seluruh keterangan saksi dan ahli tetap harus diuji melalui proses persidangan sebelum majelis hakim mengambil kesimpulan hukum terhadap perkara yang sedang berjalan.

Selain temuan kekurangan volume pekerjaan fisik, perbedaan keterangan mengenai mekanisme pembayaran gaji perangkat desa juga menjadi perhatian dalam persidangan.

Keterangan Willy yang menyebut pembayaran dilakukan secara tunai dinilai berbeda dengan keterangan salah satu saksi yang sebelumnya dihadirkan JPU dalam persidangan beberapa pekan lalu.

Berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, pembayaran gaji perangkat Desa Lubuk Muda disebut dilakukan oleh terdakwa Mipta Choiri melalui transfer rekening.

Sementara itu, dalam sidang Selasa (10/11/2026), Ketua BPD justru menerangkan bahwa pembayaran dilakukan secara langsung menggunakan uang tunai.

Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu didalami lebih lanjut untuk memastikan bagaimana mekanisme pembayaran penghasilan tetap perangkat desa sebenarnya dilaksanakan.

Terlebih, persoalan pembayaran penghasilan tetap perangkat desa dan BPD merupakan salah satu bagian yang disebutkan dalam surat dakwaan JPU.

Keterangan yang berbeda dari para saksi diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lengkap kepada majelis hakim mengenai alur penggunaan anggaran desa selama periode yang menjadi objek perkara.

Kuasa Hukum Minta Kejari Musi Rawas Usut Semua Pihak

Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa Mipta Choiri, Arif Rahman, menyampaikan tanggapannya terhadap keterangan para saksi, khususnya mengenai mekanisme pembayaran gaji perangkat desa.

Melalui Arif Rahman selaku advokat terdakwa, pihaknya menyoroti keterangan Willy Wicaksono yang menyebut bahwa pembayaran gaji perangkat desa dilakukan secara tunai oleh kepala desa.

Menurut Arif, keterangan tersebut perlu menjadi perhatian karena berbeda dengan keterangan yang disampaikan kliennya mengenai mekanisme pembayaran gaji perangkat desa.

"Namun dari keterangan klien kami, semua gaji perangkat desa dibayarkan melalui transfer," urainya.

Arif menilai seluruh fakta yang terungkap selama persidangan perlu didalami secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan perkara dugaan korupsi APBDes Lubuk Muda tidak boleh hanya berhenti pada satu pihak apabila dalam proses pembuktian ditemukan adanya keterlibatan pihak lain.

Karena itu, pihaknya berharap Kejaksaan Negeri Musi Rawas dapat melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan maupun pertanggungjawaban anggaran desa tersebut.

"Kami berharap kepada Kejari Mura dapat memproses semua pihak yang terlibat, sampai ke akar-akarnya," tegas Arif.

Pernyataan tersebut menjadi sikap hukum dari pihak terdakwa yang meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan maupun penyidikan diduga ikut bertanggung jawab, diharapkan dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam surat dakwaannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa Mipta Choiri diduga telah menyalahgunakan pengelolaan APBDes Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, selama periode tahun anggaran 2019 sampai dengan 2023.

Salah satu materi dakwaan berkaitan dengan dugaan tidak dilakukannya realisasi pertanggungjawaban belanja penghasilan tetap BPD Lubuk Muda.

Dalam uraian dakwaan tersebut, sejumlah nama disebut berkaitan dengan pembayaran penghasilan tetap BPD, yakni Jhon Heri, Dedi Irawan, dan Wiwid Hardian Widarta.

Selain itu, dakwaan JPU juga menyinggung pertanggungjawaban belanja penghasilan tetap sejumlah perangkat Desa Lubuk Muda, yakni Subandi, Syamsudin, Paryadi, dan Tego Warsono.

Tidak hanya menyangkut pembayaran penghasilan tetap, JPU juga mendalilkan adanya persoalan dalam pertanggungjawaban belanja terhadap 14 kegiatan pembangunan fisik desa.

Menurut uraian dakwaan, pekerjaan pembangunan fisik tersebut diduga tidak sesuai dengan realisasi volume fisik yang sebenarnya.

Dengan kata lain, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang dipertanggungjawabkan dengan kondisi pekerjaan yang ditemukan di lapangan.

Dugaan penyimpangan inilah yang kemudian menjadi salah satu pokok perkara dalam proses persidangan terhadap Mipta Choiri.

Berdasarkan dakwaan JPU, total kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp562 juta.

Namun, seluruh uraian dalam surat dakwaan masih merupakan tuduhan yang harus dibuktikan melalui proses persidangan. Terdakwa tetap memiliki hak untuk membantah dakwaan, mengajukan pembelaan, serta memperoleh putusan yang adil berdasarkan alat bukti dan fakta hukum.

Atas perbuatan yang didakwakan tersebut, JPU menjerat terdakwa dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dakwaan tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 604 juncto Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan JPU.

Penerapan pasal-pasal tersebut menjadi dasar bagi JPU dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan di persidangan.

Setelah mendengarkan seluruh keterangan saksi yang dihadirkan, majelis hakim kemudian menunda persidangan. (***)