Home        Berita        Hukum Kriminal

Dalam laporannya, duo R ini mempersoalkan terkait pembangunan gedung sarana kesehatan (Ruang VCR) APBD Tahun 2021 yang dikerjakan oleh CV NJA dengan nilai Rp 760.000.000.00, kemudian pembangunan gedung sarana kesehatan (Ruang Tekanan Negatif) yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh CV RAK Senilai Rp 6.360.400.000.00,.

 

Dalam hal ini direktur eksekutif SIRA, Rahmat Sandi Iqbal meminta kepada kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan agar mengusut tuntas dugaan permainan-permainan yang mengarah pada tindak pidana Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) Pada dua pekerjaan proyek tersebut.

 

"Sebagai bentuk kontrol sosial, kita harus mendukung penuh aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan untuk memberantas KKN di negeri kita ini khususnya di kabupaten Banyuasin provinsi Sumsel, tegasnya.

 

Tak hanya itu, Sekretaris Eksekutif SIRA, Rahmat Hidayat, SE juga menambahkan beliau meminta kepada kejaksaan tinggi provinsi sumatera selatan agar membentuk Tim guna melakukan penyelidikan dan memeriksa realisasi pekerjaan tersebut.

 

Lanjutnya, kami juga meminta kepada Kejati Sumsel untuk memanggil kepala bidang pembangunan RS dan pihak pelaksana kerja, serta memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,guna memudahkan pihak Kejati dalam menemukan bukti awal, kami juga menyerahkan berkas KAK, Rab dan spesifikasi pengerjaan, terangnya.

 

Lebih lanjut beliau mengatakan dalam waktu dekat ini kami juga akan mendatangi BPK RI meminta agar RSUD Banyuasin menjadi prioritas dalam proses pengauditan khususnya pada dua pengerjaan tersebut.

 

Sementara itu saat dikonfirmasi via Wa, dokter Facrul mengatakan RSUD Banyuasin dalam pengerjaan dua paket pekerjaan tersebut, sudah sesuai aturan perencanaan dengan konsultan perencanaan pemenang melalui lelang ULP.

 

"kalau audit BPK Insha Allah RSUD Banyuasin siap di audit," tegasnya. 

 

(red/UM)