Musionline.co.id, Mamuju - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto SSos MM menegaskan, tiga hal penting terkait penanganan darurat gempa bumi M 5.8 Mamuju yang terjadi pada Rabu (8/6/2022).
Hal ini disampaikan Suharyanto dalam arahannya saat Rapat Koordinasi Penanganan gempa bumi M 5.8 Mamuju di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (9/6/2022).
Pertama adalah bagaimana meyakinkan masyarakat agar tidak takut berlebihan pasca gempa bumi kemarin.
Berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar masyarakat Mamuju yang memilih tinggal di tenda pengungsian disebabkan faktor trauma dari peristiwa gempa bumi M 6.2 yang terjadi pada awal tahun 2021. Di samping itu, kabar tidak benar terkait gempa bumi susulan yang lebih besar beredar luas dari mulut ke mulut di tengah masyarakat.
Suharyanto meminta pemerintah daerah setempat bersama BMKG dapat terus memberikan pemahaman yang benar terkait fakta dari fenomena gempa bumi.
Pemerintah Pusat melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis pernyataan bahwa gempabumi M 5.8 Mamuju tidak berpotensi tsunami dan minim gempa susulan. Sehingga bagi masyarakat yang masih mengungsi diharapkan untuk tidak larut dalam kepanikan.
“Mohon disampaikan kepada masyarakat untuk tidak usah panik. Yang masih berada di tempat pengungsian di dataran tinggi agar turun dan kembali ke rumah,” katanya.
Kedua, Kepala BNPB meminta agar pemerintah daerah setempat segera menetapkan status tanggap darurat bencana, dan membentuk Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat penanganan bencana gempa bumi M 5.8 Mamuju.
Hal ini diperlukan agar kaji cepat kebutuhan, pendataan dan distribusi bantuan dapat lebih terorganisir dan optimal.
Di samping itu, dalam upaya penanganan darurat, Suharyanto meminta pemerintah daerah agar mengutamakan keselamatan masyarakat. Sebab, keselamatan adalah hukum yang tertinggi dalam penaggulangan bencana, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mohon setelah ini status tanggap darurat. Disusun organisasinya, dilihat tingkat kerusakannya. Sehingga kegiatan tanggap darurat bisa terpadu. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu Bapak Presiden selalu menekankan itu,” katanya lagi.
Ketiga, Kepala BNPB menitipkan pesan tentang pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala ancaman bencana.
Ia mengingatkan kembali, bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki ragam potensi ancaman bencana alam. Sehingga kesadaran masyarakat adalah hal mutlak yang harus ditingkatkan agar lebih siap dalam mengadapi bencana.
“Budaya sadar bencana ini harus terus kita tingkatkan. Ini mungkin ke depan akan jadi program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Barat, bahwa tanah yang ditempati ini memang rawan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana di kemudian hari maka mereka bisa lebih paham bagaimana menyelamatkan diri,” ujarnya.
Usai memberikan arahan, Kepala BNPB menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp1 miliar guna mendukung percepatan penanganan gempa bumi magnitudo 5.8 di wilayah Mamuju dan sekitarnya.
Adapun rinciannya adalah Rp250 juta untuk Pemerintah Provinsi Sulbar, Rp250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Mamuju, Rp250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Majene dan dukungan operasional darurat bencana Rp150 juta untuk Korem 142 serta Rp100 juta untuk Polda Sulawesi Barat. (***)
