Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta — Dalam langkah besar yang menandai komitmennya terhadap peningkatan layanan keagamaan bagi umat Islam di Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas meminta agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Indonesia diturunkan lebih murah dari Malaysia. 

Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat meresmikan Terminal 2F Khusus Haji dan Umrah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu (04/05/2025).

“Alhamdulillah kita bisa turunkan biaya haji Rp 4 juta, yang sudah dirasakan oleh jamaah haji tahun ini, sebanyak 203 ribu orang. Tapi saya belum puas. Saya minta dikurangi lagi. Kita harus menjadi yang termurah yang bisa kita capai. Kalau bisa, lebih murah dari Malaysia,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato peresmian yang disambut tepuk tangan hadirin.

Mengapa Biaya Haji Jadi Sorotan Presiden?

Pernyataan Presiden Prabowo mencerminkan kepedulian yang tinggi terhadap keinginan masyarakat luas untuk menunaikan rukun Islam kelima. 

Tak sedikit masyarakat Indonesia yang harus menabung selama puluhan tahun untuk bisa berangkat haji. 

Dalam banyak kasus, antrean keberangkatan bahkan bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun di sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Aceh.

Karena itu, Presiden menekankan pentingnya efisiensi dan optimalisasi biaya agar lebih banyak rakyat Indonesia bisa menunaikan ibadah haji tanpa beban ekonomi yang berlebihan.

“Banyak saudara-saudara kita yang perlu menabung puluhan tahun untuk berangkat haji. Kita di pemerintahan harus bekerja sekeras mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik dan menurunkan biaya haji semurah mungkin yang bisa kita capai,” tegas Prabowo.

Langkah Konkret: Koordinasi dan Evaluasi Lintas Lembaga

Presiden Prabowo pun menginstruksikan jajarannya untuk segera duduk bersama dan mencari solusi strategis. 

Ia meminta agar Menteri Agama, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji segera melakukan koordinasi lintas sektor.

“Saya minta Menteri Agama, Kepala BPKH, dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji untuk segera duduk bersama mencari solusi konkret. Kita harus punya langkah strategis untuk mengurangi ongkos haji,” ucapnya tegas.

Rencana Strategis: Bangun Perkampungan Indonesia di Tanah Suci

Dalam pidato yang sama, Presiden Prabowo juga membeberkan rencana besar Indonesia untuk membangun "Perkampungan Indonesia" di dekat Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi. 

Tujuannya jelas: memberikan kemudahan dan efisiensi logistik bagi jemaah haji Indonesia di masa mendatang.

“Saya sudah sampaikan langsung kepada putra mahkota Kerajaan Arab Saudi soal keinginan kita membangun perkampungan Indonesia di dekat Masjidil Haram. Waktu itu, respons beliau sangat positif. Kita akan susun perencanaan teknis secara serius. Menteri Agama bahkan sudah melakukan kunjungan, dan saya siap ke sana lagi demi mewujudkan ini secepatnya. Jika disetujui, Insya Allah kita bisa punya akomodasi sendiri dan akan jauh lebih efisien,” tutur Prabowo dengan nada optimis.

Perbandingan Biaya Haji: Indonesia vs Malaysia

Untuk diketahui, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M, biaya haji tahun 2025 ditetapkan rata-rata sebesar Rp 89.410.258,79 per jemaah. 

Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang dibebankan kepada jemaah rata-rata sebesar Rp 55.431.750,78, sedangkan selisihnya ditutup dari nilai manfaat dana haji sebesar Rp 6,83 triliun yang dikelola oleh BPKH.

Sebagai pembanding, biaya haji Malaysia tahun 2025 diketahui berada di kisaran Rp 52 juta (berdasarkan kurs terkini). Artinya, meskipun Indonesia telah menurunkan BIPIH, masih ada selisih sekitar Rp 3-4 juta dibandingkan Malaysia.

Menurut analis ekonomi syariah dan kebijakan publik, penurunan biaya haji bukan sekadar soal pengurangan angka nominal, tapi juga berkaitan dengan efisiensi logistik, optimalisasi akomodasi, hingga penguatan diplomasi bilateral.

“Presiden Prabowo tampaknya memahami bahwa efisiensi adalah kunci. Jika Indonesia punya akomodasi sendiri di Mekkah atau Madinah, kita bisa memangkas biaya sewa hotel, katering, dan transportasi lokal yang selama ini menyedot banyak dana,” jelas Dr. Rafiq Ahmad, pengamat kebijakan haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Langkah-Langkah yang Bisa Diambil Pemerintah

Untuk merealisasikan permintaan Presiden Prabowo, sejumlah langkah konkret bisa dilakukan pemerintah, antara lain:

Evaluasi kontrak penyedia jasa akomodasi dan katering di Arab Saudi secara berkala.

Optimalisasi pemanfaatan nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH agar benar-benar memberikan efisiensi maksimal.

Diplomasi aktif dengan Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan kemudahan akses lahan dan bangunan permanen bagi Indonesia.

Digitalisasi manajemen haji untuk memangkas biaya operasional administratif.

Membangun hotel atau apartemen milik Indonesia sendiri di Mekkah dan Madinah untuk digunakan setiap musim haji dan umrah.

Pemangkasan biaya-biaya tak langsung yang selama ini membebani calon jemaah haji.

Sinergi antar-Kementerian, termasuk Kemenlu, Kemenkeu, dan Kemenag, agar program efisiensi haji berjalan optimal.

Rencana Presiden Prabowo ini disambut baik oleh berbagai kalangan masyarakat, khususnya para calon jemaah haji yang kini masih menunggu antrean panjang. 

Di media sosial, banyak warganet yang mendukung gagasan tersebut dan berharap wujud nyata bisa segera dirasakan pada penyelenggaraan haji tahun-tahun mendatang.

“Pak Prabowo paham benar isi hati rakyat kecil. Kami ini nunggu antrean haji bisa belasan tahun. Kalau bisa murah, alhamdulillah sekali,” tulis akun @nasirhaji87 di platform X (dulu Twitter).

Permintaan Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji Indonesia lebih murah dari Malaysia bukan hanya retorika politik, tapi bagian dari visi besar peningkatan pelayanan umat di bidang keagamaan. 

Dengan strategi yang matang, diplomasi aktif, serta efisiensi lintas sektor, harapan itu bukan tidak mungkin tercapai dalam waktu dekat.

Jika rencana pembangunan perkampungan Indonesia di sekitar Masjidil Haram benar-benar terealisasi, ini akan menjadi lompatan sejarah bagi pelayanan haji Indonesia dan sekaligus menjadi warisan besar kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam bidang keagamaan. (***)