Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I/2025 mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. 

Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia mencapai US$430,4 miliar, setara dengan Rp7.130 triliun dengan asumsi kurs JISDOR Rp16.566 per dolar AS. 

Angka ini naik dari posisi Februari 2025 yang tercatat sebesar US$427,2 miliar atau naik sekitar US$3,2 miliar hanya dalam waktu satu bulan.

Meski demikian, Bank Indonesia menegaskan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia masih dalam kondisi sehat dan terkendali. 

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, dalam pernyataan resminya menyebutkan bahwa ULN Indonesia secara keseluruhan masih berada pada level yang aman, ditopang oleh dominasi utang jangka panjang serta rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga.

“Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang terjaga di angka 30,6%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang yang mencapai 84,7% dari total ULN,” ujar Denny pada Kamis, 15 Mei 2025.

Kenaikan ULN Didominasi oleh Utang Pemerintah

Jika dicermati lebih dalam, peningkatan ULN pada kuartal pertama 2025 ini terutama disumbang oleh sektor pemerintah.

Posisi ULN pemerintah per akhir Maret 2025 mencapai US$206,9 miliar, atau sekitar Rp3.427,5 triliun. 

Dibandingkan dengan posisi tahun lalu, angka ini tumbuh 7,6% secara tahunan (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 3,3% YoY yang terjadi pada kuartal IV/2024.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh dua hal utama:

Penarikan pinjaman luar negeri untuk pembiayaan pembangunan nasional, dan

Peningkatan arus masuk modal asing ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, langkah pemerintah dalam mempertahankan kepercayaan pasar internasional sangat diapresiasi oleh banyak pihak. 

Menurut Denny, hal ini membuktikan bahwa investor masih memandang Indonesia sebagai negara berkembang yang stabil dan atraktif.

Distribusi Utang Pemerintah Menunjang Sektor Vital

Bank Indonesia juga merinci penggunaan ULN oleh pemerintah. Menariknya, mayoritas utang digunakan untuk mendanai sektor-sektor strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Berikut adalah rincian distribusi sektor penerima manfaat ULN pemerintah:

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 22,4%

Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: 18,5%

Jasa Pendidikan: 16,5%

Konstruksi dan Infrastruktur: 12,0%

Transportasi dan Pergudangan: 8,7%

Fakta bahwa 99,9% dari total ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah memiliki strategi pengelolaan utang yang berorientasi pada kestabilan fiskal jangka panjang.

ULN Swasta Justru Mengalami Penurunan

Sementara ULN pemerintah mengalami peningkatan, ULN swasta justru mencatatkan penurunan atau kontraksi pada kuartal I/2025. 

Total utang luar negeri swasta tercatat US$195,5 miliar, mengalami kontraksi 1,2% YoY, membaik dari kontraksi 1,6% YoY pada kuartal sebelumnya.

Kontraksi ini mayoritas berasal dari perusahaan non-keuangan (nonfinancial corporation), yang mencatatkan penurunan utang sebesar 0,9% YoY, membaik dari kontraksi 1,7% pada akhir tahun 2024.

Dari sisi sektor ekonomi, ULN swasta masih didominasi oleh sektor-sektor produktif, yaitu:

Industri Pengolahan

Jasa Keuangan dan Asuransi

Pengadaan Listrik dan Gas

Pertambangan dan Penggalian

Keempat sektor tersebut menyumbang 79,6% dari total ULN swasta, yang juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi 76,4%.

Keseimbangan yang Sehat: Antara Pinjaman dan Keberlanjutan

Meski nilai utang luar negeri meningkat, Bank Indonesia menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah menjaga struktur utang tetap sehat dan terkendali. 

Denny menegaskan bahwa BI dan Kementerian Keuangan terus menjalin koordinasi erat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap dinamika ULN nasional.

“Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tambah Denny.

Keseimbangan antara peningkatan utang dan penggunaan yang produktif menjadi kunci penting dalam menjaga kestabilan ekonomi makro Indonesia.

Apa Dampak Kenaikan ULN terhadap Perekonomian?

Banyak kalangan mempertanyakan, apakah peningkatan ULN hingga menembus Rp7.130 triliun ini akan menimbulkan beban ekonomi bagi Indonesia ke depan?

Jawabannya sangat tergantung pada dua hal utama:

Kemampuan membayar kembali atau membiayai bunga utang dari pendapatan negara (terutama pajak).

Produktivitas penggunaan ULN, yakni apakah utang tersebut digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan efek ganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi.

Selama utang digunakan untuk proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan energi, maka ULN justru menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional.

Tantangan di Tengah Ketidakpastian Global

Kenaikan ULN Indonesia juga terjadi di tengah kondisi pasar global yang masih tidak menentu. 

Mulai dari tren suku bunga tinggi oleh The Fed, tensi geopolitik global, hingga gejolak harga komoditas. 

Semua faktor ini bisa memengaruhi arus modal, nilai tukar rupiah, dan pembiayaan luar negeri.

Namun Bank Indonesia meyakini bahwa dengan struktur utang yang sehat, dominasi utang jangka panjang, serta diversifikasi sumber pembiayaan, Indonesia masih memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tekanan global.

Kenaikan ULN Bukan Alarm Bahaya

Meskipun nominal ULN Indonesia terlihat besar dan terus meningkat, namun struktur, komposisi, dan pemanfaatannya masih berada dalam jalur yang aman dan produktif. 

Peningkatan ULN seharusnya tidak langsung diartikan sebagai sinyal bahaya, melainkan sebagai alat strategis yang—jika digunakan secara efisien—dapat mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Langkah-langkah pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal Indonesia secara jangka panjang. (***)