Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Wacana kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol) kembali mencuat dan menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. 

Kali ini, Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyampaikan dukungannya terhadap usulan dana parpol tersebut.

Bahkan Hendri Satrio mendorong agar dana parpol yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu ditingkatkan secara signifikan hingga 10 kali lipat.

Menurut Hendri, peningkatan anggaran dana parpol ini justru bisa menjadi langkah maju dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik di Indonesia. 

Dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN, publik memiliki ruang untuk menuntut audit secara menyeluruh terhadap penggunaan dana parpol tersebut.

“Kenaikan dana parpol saya setuju saja, bahkan kalau bisa digedein sekalian. Karena kalau dananya dari APBN, bisa diaudit dari situ. Jadi masyarakat bisa tahu alokasinya untuk apa saja,” ujar Hendri saat ditemui, Senin (26/05/2025).

Selama ini, publik nyaris tidak memiliki akses untuk mengetahui dari mana dana parpol dan bagaimana dana tersebut dibelanjakan. 

Banyak pihak mencurigai dana parpol berasal dari sumber-sumber yang tidak sah atau tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Hendri, skema dana parpol yang terbuka melalui APBN akan mengubah paradigma tersebut. 

“Selama ini kita nggak tahu dana parpol tuh dapat dari mana, dipakai buat apa. Tapi kalau dengan APBN, berapa pun itu, bisa diaudit. Jadi kita tahu partai dapat sekian, digunakan untuk apa saja,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa sistem pembiayaan yang hanya dihitung berdasarkan jumlah suara tidak cukup untuk menutupi biaya operasional dan aktivitas politik yang dijalankan oleh parpol. 

Oleh sebab itu, ia menyarankan agar perhitungan alokasi anggaran tidak hanya bergantung pada jumlah suara saja, tetapi mempertimbangkan faktor lain seperti kebutuhan administrasi, pendidikan politik, dan pengembangan kapasitas kader.

Puan Maharani: Pertimbangan Harus Mengacu pada Kemampuan APBN

Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, juga turut menyampaikan pandangannya. 

Ia tidak menolak sepenuhnya gagasan penambahan dana parpol, namun mengingatkan bahwa hal tersebut perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan negara saat ini.

“Soal dana parpol yang diusulkan itu kan intinya, konteksnya adalah soal anti-korupsi, cuma kita harus melihat ke depannya apakah kemudian anggaran APBN-nya mencukupi,” ujar Puan usai pertemuan dengan Perdana Menteri China, Li Qiang, di Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu (25/05/2025).

Puan menyebut bahwa pembiayaan parpol dari negara dapat mengurangi ketergantungan pada donatur tidak resmi, yang kerap menjadi celah korupsi. 

Namun, dia juga mengingatkan agar keputusan kenaikan ini tidak membebani anggaran negara secara berlebihan, apalagi dalam situasi ekonomi yang masih penuh tantangan.

Wacana Kenaikan Dana Parpol Bukan Isu Baru

Gagasan menaikkan dana bantuan parpol bukanlah wacana yang baru muncul. 

Isu ini telah dibahas sejak bertahun-tahun lalu seiring dengan kebutuhan reformasi sistem kepartaian di Indonesia. 

Banyak kalangan menilai bahwa sistem pendanaan politik yang lemah dapat menjadi pintu masuk praktik-praktik korupsi, terutama menjelang pemilu atau saat parpol menduduki kursi kekuasaan.

Dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa parpol berhak mendapatkan bantuan keuangan dari negara berdasarkan jumlah perolehan suara sah. 

Namun dalam praktiknya, nominal yang diberikan per suara masih sangat kecil. 

Hingga 2024, bantuan pemerintah kepada parpol di tingkat pusat hanya berkisar Rp1.000 per suara. 

Angka ini dinilai tidak memadai untuk menjalankan roda organisasi secara profesional dan mandiri.

Dengan usulan kenaikan hingga 10 kali lipat, nominal bantuan bisa meningkat menjadi Rp10.000 per suara, yang tentunya akan sangat membantu operasionalisasi partai serta upaya pendidikan politik kepada masyarakat.

Kontrol dan Audit: Kunci Mencegah Penyalahgunaan Dana

Salah satu kekhawatiran utama publik adalah potensi penyalahgunaan dana jika bantuan dari APBN untuk parpol ditingkatkan.

Namun Hendri menilai hal ini justru menjadi peluang untuk menerapkan sistem pengawasan dan audit yang lebih ketat.

“Kalau dananya dari APBN, artinya ada keterlibatan publik dan lembaga negara dalam mengawasi. Transparansi itu bisa diperkuat. Kita bisa tahu berapa besar dana yang diterima, digunakan untuk kegiatan apa, dan apa hasilnya,” jelas Hendri.

Ia juga mendorong agar audit dilakukan secara rutin oleh lembaga independen seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Selain itu, partai politik juga harus diwajibkan memublikasikan laporan keuangan mereka secara berkala ke publik, termasuk di situs resmi mereka masing-masing.

Manfaat Pendanaan Parpol dari APBN Secara Transparan

Beberapa manfaat yang diharapkan dari pendanaan parpol secara transparan melalui APBN antara lain:

Mencegah Pendanaan Ilegal: 

Mengurangi ketergantungan parpol terhadap donatur pribadi atau korporasi yang bisa memicu konflik kepentingan.

Mendorong Profesionalisme Parpol: 

Dengan dana yang cukup, partai bisa membangun sistem kaderisasi, pendidikan politik, dan riset kebijakan.

Transparansi dan Akuntabilitas: 

Setiap rupiah yang diterima dan digunakan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penguatan Demokrasi: 

Meningkatkan kualitas partai sebagai pilar demokrasi yang sehat dan bersih dari praktik transaksional.

Tantangan Implementasi dan Solusi yang Bisa Diambil

Meski demikian, wacana ini tidak lepas dari tantangan, antara lain:

Rendahnya Kepercayaan Publik: Banyak masyarakat yang masih sinis terhadap perilaku elite parpol.

Kapasitas Audit yang Terbatas: Lembaga pengawas negara harus diperkuat agar mampu menangani audit dana ratusan miliar rupiah ke berbagai partai.

Politik Uang dan Pragmatisme: Masih kuatnya budaya politik uang di kalangan elite maupun akar rumput menjadi tantangan tersendiri.

Solusi yang bisa diambil antara lain:

Menetapkan standar pelaporan keuangan yang baku dan terbuka untuk umum.

Mewajibkan partai politik memiliki sistem akuntansi dan audit internal yang profesional.

Meningkatkan literasi politik publik agar mampu mengawasi dan menilai kinerja partai secara obyektif.

Usulan kenaikan dana partai politik dari APBN mendapat dukungan dari kalangan pengamat politik seperti Hendri Satrio.

Dukungan ini tidak semata-mata tanpa alasan, melainkan bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel. 

Dengan dana dari negara yang bisa diaudit secara terbuka, partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan menjauh dari praktik-praktik koruptif.

Namun demikian, implementasi usulan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, serta dibarengi dengan sistem pengawasan dan audit yang ketat. 

Reformasi sistem pendanaan politik menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat di Indonesia. (***)