Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali menggulirkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada jutaan pekerja bergaji rendah, termasuk guru honorer, sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi nasional. 

Program ini dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Kamis, 5 Juni 2025, dan menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

BSU menjadi bagian dari enam langkah strategis stimulus yang tengah digodok untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di level 5 persen pada kuartal II tahun ini. 

Dengan alokasi anggaran yang masih dalam tahap finalisasi, program ini ditargetkan menyasar pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan atau setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dukungan Pemerintah untuk Kesejahteraan Guru Honorer dan Buruh Bergaji Rendah

Program BSU kali ini diprioritaskan bagi para guru honorer yang selama ini kerap luput dari perhatian program-program insentif formal, serta para pekerja dari sektor-sektor padat karya yang menerima gaji di bawah UMP. 

Langkah ini dinilai strategis mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi di tingkat mikro dan rentan terdampak gejolak harga dan inflasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa BSU adalah bagian dari strategi untuk mempertahankan daya beli masyarakat kelas pekerja dan memperkuat fondasi konsumsi domestik.

“BSU dan berbagai bentuk bantuan lainnya sedang dipersiapkan. Nantinya akan mulai diberlakukan per 5 Juni,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat, 23 Mei 2025.

BSU 2025: Tidak Sejumlah Tahun 2022, Tapi Lebih Tepat Sasaran

Program bantuan serupa terakhir kali dijalankan pada tahun 2022, ketika Presiden Joko Widodo menginstruksikan pemberian bantuan langsung tunai sebesar Rp600 ribu sekali bayar kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.

Saat itu, program ini menjadi bagian dari respons terhadap dampak ekonomi pandemi Covid-19.

Namun pada 2025 ini, menurut Menko Perekonomian, nominal bantuan tidak akan sebesar tahun 2022.

“Tidak, tidak segitu (nominalnya), lebih kecil,” ujar Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran agar program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima dengan alokasi anggaran yang lebih efisien. 

Sementara itu, regulasi dan syarat penerima manfaat masih dalam proses finalisasi oleh kementerian terkait.

Stimulus Ekonomi Terintegrasi: Enam Paket Bantuan Siap Digerakkan

BSU merupakan bagian dari enam paket stimulus ekonomi yang dirancang pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga. Selain BSU, lima stimulus lainnya meliputi:

Diskon tarif tol selama masa liburan sekolah,

Diskon tarif listrik hingga 50 persen bagi pelanggan tertentu,

Penambahan alokasi bantuan sosial (bansos),

Perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di sektor padat karya,

Diskon tiket transportasi umum.

Airlangga menyatakan, paket stimulus ini dirancang menyeluruh agar mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari sektor pekerja informal, rumah tangga berpendapatan rendah, hingga para pelaku UMKM.

“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk menghadirkan berbagai program. Diharapkan konsumsi rumah tangga meningkat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua,” ujar Airlangga.

Masa Libur Sekolah Jadi Momen Strategis Dorong Konsumsi

Dengan tidak adanya momen besar seperti Hari Raya Idul Fitri atau Natal dan Tahun Baru (Nataru) di bulan Juni, pemerintah melihat masa libur sekolah pertengahan tahun sebagai waktu krusial untuk menggerakkan perekonomian. 

Untuk itu, Airlangga mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk lebih aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan pariwisata, hiburan, hingga festival lokal agar mobilitas dan konsumsi masyarakat meningkat.

“Pemda perlu berperan aktif menciptakan berbagai aktivitas pariwisata dan hiburan lokal, agar mendorong mobilitas masyarakat dan konsumsi selama liburan sekolah,” ucapnya.

Meningkatkan Konsumsi Domestik: Target Utama Stimulus 2025

Dalam konteks ekonomi makro, konsumsi rumah tangga masih menyumbang lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

Oleh karena itu, menjaga daya beli masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah dalam mempertahankan target pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain BSU, diskon-diskon dan insentif lainnya diperkirakan akan mengerek permintaan domestik, khususnya di sektor transportasi, energi, dan barang konsumsi cepat saji (FMCG). 

Di saat bersamaan, berbagai kementerian dan lembaga juga tengah mengupayakan optimalisasi distribusi bansos dan perluasan cakupan data penerima manfaat berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Proyeksi dan Tantangan Penyaluran BSU

Meski program ini mendapat respons positif, tantangan tetap membayangi terutama dari segi validasi data pekerja. 

Salah satu tantangan utama pemerintah dalam penyaluran BSU adalah memastikan penerima benar-benar sesuai kriteria dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan.

Agar tepat sasaran, BSU akan memanfaatkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, data Kemendikbudristek untuk guru honorer, serta data milik Kemenaker yang terhubung dengan sistem pelaporan perusahaan.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan dan menghindari kasus penerimaan ganda atau tidak layak sebagaimana sempat terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

BSU sebagai Benteng Ekonomi Rakyat Kecil

Dengan segala upaya dan tantangan yang ada, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk stimulus. 

Program BSU tahun 2025 diharapkan mampu menjadi benteng daya beli masyarakat rentan, memperkuat konsumsi rumah tangga, dan mendorong roda ekonomi nasional tetap berputar di tengah ketidakpastian global.

Kehadiran bantuan ini tidak hanya menjadi penyelamat bagi guru honorer dan pekerja bergaji rendah, namun juga bukti bahwa pemerintah hadir dalam setiap fase penting pembangunan ekonomi bangsa. (***)