Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta - Kabar menggembirakan datang bagi jutaan tenaga honorer di seluruh penjuru Tanah Air. 

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024 yang mengatur penyesuaian gaji tenaga honorer di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kebijakan yang mulai berlaku efektif pada awal tahun 2025 ini, gaji tenaga honorer—khususnya yang bekerja dalam kategori non-ASN seperti Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti—mengalami peningkatan signifikan. 

Bahkan, di wilayah seperti DKI Jakarta, nominal gaji untuk Satpam dan Pengemudi kini menyentuh angka Rp6.065.000 per bulan.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN, sekaligus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberikan apresiasi atas dedikasi mereka yang selama ini bekerja tanpa banyak sorotan namun memiliki peran vital dalam mendukung kelancaran birokrasi dan pelayanan publik.

PMK Nomor 39 Tahun 2024: Sebuah Lompatan Besar untuk Tenaga Honorer

Peraturan ini diterbitkan untuk menjawab keresahan para tenaga honorer yang selama ini merasa tidak mendapatkan perlakuan setara dalam hal pengupahan. 

Selama bertahun-tahun, banyak tenaga honorer di berbagai daerah hanya menerima gaji yang jauh dari kata layak, bahkan tidak sesuai dengan upah minimum regional.

Dengan adanya PMK 39/2024, pemerintah akhirnya memberikan standar gaji minimum berdasarkan wilayah, yang mencerminkan perbedaan biaya hidup antar provinsi. 

Sri Mulyani menyebut bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya transformasi struktural dalam manajemen SDM di lingkungan pemerintah.

“Tenaga honorer, meskipun bukan ASN, tetap memegang peranan penting dalam menjaga fungsi pelayanan publik. Sudah saatnya mereka dihargai secara adil,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers saat peluncuran PMK tersebut.

Empat Kategori Tenaga Honorer yang Mendapat Penyesuaian Gaji

Penting untuk diketahui bahwa kebijakan ini tidak berlaku secara menyeluruh bagi semua jenis tenaga honorer. 

PMK Nomor 39 Tahun 2024 secara spesifik mengatur gaji bagi empat kategori tenaga honorer, yakni:

Satpam (Satuan Pengamanan)

Pengemudi

Petugas Kebersihan

Pramubakti

Khusus untuk kategori ini, gaji ditentukan berdasarkan provinsi tempat mereka bekerja. 

Daerah dengan biaya hidup tinggi, seperti Jakarta, diberikan standar gaji lebih besar dibanding daerah dengan biaya hidup lebih rendah.

DKI Jakarta Pimpin Daftar Gaji Tertinggi: Hingga Rp6 Juta per Bulan

Wilayah DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nominal tertinggi berdasarkan PMK ini. Berikut adalah rincian untuk wilayah Ibu Kota:

Satpam & Pengemudi: Rp6.065.000 per bulan

Petugas Kebersihan & Pramubakti: Rp5.513.000 per bulan

Angka ini jauh melampaui rata-rata upah minimum provinsi (UMP) di Indonesia dan diharapkan menjadi tolok ukur baru bagi kesejahteraan pekerja sektor non-ASN.

Rincian Gaji Honorer Tahun 2025 Berdasarkan Wilayah

Berikut ini adalah contoh rangkuman besaran gaji tenaga honorer berdasarkan wilayah sebagaimana tercantum dalam PMK 39/2024:

No Provinsi Satpam & Pengemudi Kebersihan & Pramubakti

1 DKI Jakarta Rp6.065.000 Rp5.513.000

2 Papua, Papua Tengah, Selatan, Pegunungan Rp4.794.000 Rp4.358.000

3 Papua Barat Daya & Papua Barat Rp4.124.000 Rp3.749.000

4 Sulawesi Utara Rp4.580.000 Rp4.163.000

5 Kalimantan Timur Rp4.177.000 Rp3.797.000

Dampak Positif bagi Kesejahteraan Tenaga Honorer

Kebijakan ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan daya beli dan kualitas hidup para pekerja honorer. Gaji yang lebih layak memungkinkan mereka untuk:

Mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari secara lebih baik

Memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka

Menabung atau melakukan investasi kecil-kecilan

Mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman atau utang konsumtif

Sejumlah tenaga honorer yang ditemui di Jakarta menyampaikan rasa syukur dan optimisme. 

“Saya bekerja sebagai sopir di kantor pemerintahan selama 8 tahun. Dulu gaji saya cuma Rp2,5 juta. Sekarang bisa naik jadi lebih dari Rp6 juta, rasanya seperti mimpi,” ujar Slamet, salah satu sopir honorer di lingkungan kementerian.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski kebijakan ini diapresiasi luas, namun masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah. Beberapa isu yang perlu diperhatikan ke depan adalah:

Pemerataan kebijakan: Masih banyak tenaga honorer di luar empat kategori yang belum menikmati kenaikan gaji.

Tindak lanjut oleh pemerintah daerah: PMK ini bersifat acuan, namun pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan APBD masing-masing daerah.

Mekanisme pengawasan dan pengaduan: Pemerintah harus memastikan tidak ada pemangkasan atau penyelewengan dalam implementasi kebijakan gaji ini.

Selain itu, dorongan agar tenaga honorer diangkat menjadi ASN tetap menjadi aspirasi utama sebagian besar pekerja non-ASN.

Kebijakan gaji layak ini diharapkan menjadi jembatan menuju pengangkatan PNS atau PPPK yang lebih luas di masa depan.

Titik Awal Kesejahteraan yang Lebih Merata

Dengan diberlakukannya PMK Nomor 39 Tahun 2024, tenaga honorer di Indonesia kini memiliki pengakuan formal atas kerja keras mereka. 

Ini adalah langkah maju yang konkret untuk memperbaiki sistem kesejahteraan dan pengupahan di sektor pemerintahan.

Meski baru menyasar sebagian kecil tenaga honorer, namun kebijakan ini diharapkan menjadi pemicu perubahan sistemik dalam pengelolaan SDM di Indonesia. 

Ke depannya, publik berharap agar kebijakan serupa bisa merambah kategori tenaga honorer lain seperti staf administrasi, teknisi, pustakawan, hingga tenaga IT di instansi pemerintah. (***)