Home        Berita        Seputar Musi

Musionline.co.id, Prabumulih - Menjelang penutupan tahun 2025, persoalan tunggakan pembayaran gas alam rumah tangga atau jaringan gas (jargas) di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, kembali menjadi sorotan publik. 

Jumlah pelanggan yang belum melunasi kewajiban pembayaran tercatat masih sangat besar, bahkan nilainya mencapai angka fantastis yang mengkhawatirkan keberlangsungan pengelolaan layanan gas kota di daerah tersebut.

Berdasarkan data terbaru, sekitar 26 ribu pelanggan gas alam di Kota Prabumulih tercatat menunggak pembayaran, dengan total nilai tunggakan yang menembus angka sekitar Rp110 miliar. 

Angka ini bukan hanya mencerminkan persoalan finansial semata, tetapi juga menggambarkan kompleksitas permasalahan tata kelola dan sejarah panjang pengelolaan jargas di kota yang dikenal sebagai kota migas tersebut.

Fakta mengejutkan ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama PT Petro Prabu, Rondon Juleno, saat memberikan keterangan kepada awak media. 

Ia didampingi Manager Keuangan PT Petro Prabu, Muslimin Jamir, yang turut memaparkan kondisi keuangan perusahaan akibat besarnya tunggakan pelanggan.

“Tunggakan masyarakat atau pelanggan gas alam berkisar di angka seratus sepuluh miliar rupiah. Itu merupakan kewajiban pelanggan kepada PT Gas Negara (PTGN) yang pengelolaannya dilaksanakan melalui PT Petro Prabu,” ujar Rondon Juleno.

Menunggak Sejak Awal Jargas Beroperasi

Lebih lanjut, Rondon menjelaskan bahwa tunggakan tersebut tidak hanya terjadi dalam satu atau dua tahun terakhir.

Berdasarkan data internal perusahaan, sebagian besar tunggakan bahkan sudah berlangsung sejak awal pemasangan jaringan gas rumah tangga di Kota Prabumulih.

“Kalau kita lihat dari catatan yang ada, tunggakan itu dimulai sejak pertama kali jargas dipasang hingga sekarang. Bahkan, ada pelanggan yang sejak gas alam berdiri sama sekali belum pernah membayar sampai hari ini,” ungkapnya.

Kondisi tersebut tentu menjadi beban berat bagi PT Petro Prabu. 

Di satu sisi, perusahaan tetap memiliki kewajiban pembayaran kepada PT Gas Negara sebagai pemasok utama gas.

Namun di sisi lain, pemasukan dari pelanggan tidak berjalan optimal akibat tingginya angka tunggakan.

“Ini jelas memengaruhi cash flow perusahaan. Kewajiban kepada pemasok tetap harus dibayar, sementara pendapatan dari pelanggan belum sepenuhnya masuk,” jelas Rondon.

Masalah Lama, Sistem Belum Siap

Rondon tidak menampik bahwa persoalan tunggakan ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai permasalahan di masa lalu. 

Ia secara terbuka mengakui bahwa lemahnya sistem manajemen dan kesiapan infrastruktur pada masa awal pengelolaan jargas menjadi salah satu penyebab utama menumpuknya tunggakan.

“Ini memang tidak bisa dilepaskan dari cerita atau sejarah sebelumnya. Pada prinsipnya, masyarakat itu sebenarnya mau dan bahkan ‘galak’ bayar,” katanya.

Namun pada praktiknya, kata Rondon, banyak kendala teknis yang justru menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran. 

Sistem pencatatan pemakaian gas belum berjalan optimal, data pelanggan belum tertata rapi, hingga mekanisme pembayaran yang belum siap.

“Dulu infrastrukturnya belum siap, datanya belum siap. Pemakaian gas masyarakat tidak tercatat dengan baik. Ketika masyarakat ingin membayar, sistemnya belum bisa. Lama-lama masyarakat jadi malas membayar,” bebernya.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan efek domino. Ketika tunggakan dibiarkan tanpa solusi yang jelas, akumulasi utang pelanggan pun semakin membesar dari tahun ke tahun.

Pembenahan Total di Era Kepemimpinan Baru

Memasuki era kepemimpinan Rondon Juleno, PT Petro Prabu mengklaim telah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan jargas di Kota Prabumulih. Seluruh keluhan masyarakat, menurutnya, kini menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

“Di era kepemimpinan saya, semua keluhan masyarakat kita tampung dan langsung kita perbaiki,” tegas Rondon.

Pembenahan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari penataan ulang data pelanggan, perbaikan sistem pencatatan meter gas, hingga peningkatan layanan informasi pemakaian gas yang lebih transparan dan mudah diakses.

“Sekarang semuanya sudah kita perbaiki. Data pelanggan lebih tertata, pencatat meter sudah berjalan, dan informasi pemakaian gas bisa diakses tanpa harus datang ke kantor PT Petro Prabu,” jelasnya.

Dengan sistem yang semakin rapi dan modern, Rondon berharap ke depan tidak ada lagi alasan teknis bagi pelanggan untuk menunda atau menghindari pembayaran gas alam.

Penagihan Humanis, Tidak Langsung Diputus

Terkait upaya penagihan, PT Petro Prabu menegaskan tidak mengambil langkah represif dengan langsung memutus aliran gas pelanggan yang menunggak. Pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan persuasi, edukasi, dan dialog.

“Kita tidak langsung melakukan pemutusan. Sebelum itu, kita beri edukasi dan pemahaman kepada pelanggan,” ujar Rondon.

Pihaknya menyadari bahwa kemampuan ekonomi setiap pelanggan berbeda. Oleh karena itu, PT Petro Prabu membuka opsi pembayaran secara bertahap atau dicicil bagi pelanggan yang memiliki tunggakan besar.

“Kita beri kesempatan untuk mencicil sesuai kemampuan mereka. Yang penting ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban,” katanya.

Kebijakan tersebut ternyata mendapat respons positif dari masyarakat. Banyak pelanggan yang menyatakan kesanggupan untuk melunasi tunggakan secara bertahap dan menandatangani berita acara kesepakatan cicilan.

“Rata-rata mereka minta dicicil dan membuat berita acara siap mencicil. Ini langkah yang cukup efektif,” ungkap Rondon.

Tunggakan Bervariasi, Ada yang Puluhan Juta

Saat ini, sekitar 26 ribu pelanggan gas alam di Prabumulih tercatat masih memiliki tunggakan dengan nilai yang sangat bervariasi. 

Mulai dari ratusan ribu rupiah, jutaan rupiah, hingga ada yang mencapai puluhan juta rupiah, tergantung lama tunggakan dan tingkat pemakaian gas.

“Jumlah tunggakannya macam-macam. Ada yang kecil, ada juga yang sangat besar,” jelas Rondon.

Meski menghadapi tantangan berat, PT Petro Prabu menegaskan komitmennya untuk mencari solusi terbaik yang tidak memberatkan masyarakat, namun tetap menjaga kesehatan operasional perusahaan.

“Kita ingin solusi yang adil. Masyarakat tetap bisa menikmati gas alam, dan perusahaan juga bisa berjalan secara sehat. Itu target kita,” pungkasnya. (***)