Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta – Fenomena sumur minyak ilegal yang dikelola masyarakat kian menjadi perhatian serius pemerintah. 

Dalam pernyataan terbarunya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa produksi minyak dari aktivitas pengeboran ilegal di Indonesia telah mencapai angka yang mengejutkan, yakni antara 10 ribu hingga 20 ribu barel per hari (BOPD – Barrel Oil Per Day).

Jumlah tersebut bukanlah angka kecil. Sebagai perbandingan, banyak wilayah kerja (WK) migas resmi di Indonesia yang bahkan tidak mampu menghasilkan produksi sebanyak itu dalam satu hari. 

Angka 20 ribu barel per hari ini mencerminkan besarnya potensi energi yang saat ini masih belum terkelola secara formal dan berisiko tinggi dari sisi keselamatan, lingkungan, serta kerugian negara akibat tidak masuknya pendapatan dari sektor ini ke kas negara.

Sumur Minyak Ilegal: Aktivitas Luas, Payung Hukum Masih Minim

Menurut Bahlil, saat ini pemerintah tengah menyusun Peraturan Menteri (Permen) baru yang akan menjadi dasar hukum dalam menertibkan praktik pengeboran ilegal ini. 

Regulasi tersebut ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini mengelola sumur-sumur minyak secara mandiri.

“Kita sekarang lagi menyusun Permen. Sekarang kan kita punya illegal drilling itu banyak sekali, kurang lebih sekitar 10-20 ribu barel per day, dan juga ada sumur-sumur masyarakat. Ini harus diatur agar tidak ada tekanan dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (02/05/2025).

Ia menekankan pentingnya keberadaan regulasi ini agar masyarakat tidak lagi merasa "dikejar-kejar" oleh aparat atau pihak yang menyalahgunakan wewenang. 

Payung hukum yang jelas akan menjadi jalan tengah untuk melegalkan praktik masyarakat sembari meningkatkan keselamatan dan pendapatan negara.

Wacana Integrasi Sumur Masyarakat dengan BUMD dan Koperasi

Sebelumnya, pemerintah juga telah menggulirkan wacana untuk mewajibkan para pengelola sumur minyak ilegal untuk bergabung dalam kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi. 

Langkah ini merupakan bagian dari rancangan regulasi baru yang saat ini digodok oleh Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Plt. Dirjen Migas, Tri Winarno, menjelaskan bahwa rancangan tersebut masuk dalam skema kerja sama pengolahan bagian Wilayah Kerja (WK), yang bertujuan utama untuk meningkatkan produksi minyak dan gas nasional.

“Adapun penanganan sumur minyak masyarakat diatur pada poin kedua, yaitu kerja sama produksi sumur minyak BUMN atau koperasi. Nantinya kegiatan sumur masyarakat akan dipayungi di bawah BUMD atau koperasi,” ujarnya dalam Rapat dengan Komisi VII DPR RI pada Senin (28/04/2025).

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat mendorong masyarakat untuk keluar dari zona abu-abu hukum, sekaligus memberdayakan mereka dalam ekosistem energi nasional yang sah dan produktif.

Tiga Skema Kerja Sama Produksi Migas

Tri menjelaskan bahwa regulasi yang tengah dirancang mengatur tiga skema kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mitra masyarakat, yakni:

Kerja Sama Operasi atau Teknologi – mencakup pengelolaan sumur idle (tidak aktif), sumur produksi aktif, hingga lapangan minyak yang menganggur.

Kerja Sama Produksi Sumur Minyak antara BUMD/Koperasi dan Masyarakat – model ini dirancang untuk memberdayakan komunitas lokal yang telah memiliki pengalaman teknis dalam pengeboran, namun belum memiliki legalitas.

Pengusahaan Sumur Tua – model yang sudah dijalankan sebelumnya sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008, yang mengatur tata cara pengelolaan sumur tua secara legal.

Regulasi ini diharapkan bisa menjadi solusi win-win antara negara dan masyarakat lokal, serta mengurangi potensi konflik dan pelanggaran hukum di sektor energi.

Sebaran Sumur Ilegal dan Tantangan Pengawasan

Laporan Kementerian ESDM mencatat bahwa aktivitas pengeboran ilegal banyak ditemukan di berbagai provinsi, terutama di daerah penghasil minyak seperti:

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Aceh

Jambi

Jawa Tengah

Jawa Timur

Sebagian besar sumur minyak ilegal ini berada di wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan lapangan minyak aktif namun telah ditinggalkan oleh kontraktor resmi karena faktor keekonomian.

Di banyak kasus, masyarakat lokal kemudian mengambil alih pengelolaan secara mandiri dengan peralatan sederhana, namun tanpa mengikuti standar keselamatan, perizinan, maupun prosedur lingkungan hidup. 

Akibatnya, aktivitas ini tidak hanya berisiko memicu kecelakaan, tetapi juga menyebabkan kebocoran minyak, pencemaran lingkungan, hingga kebakaran sumur yang telah terjadi berulang kali.

Potensi Ekonomi dan Kontribusi bagi Daerah

Terlepas dari sisi gelapnya, aktivitas pengeboran minyak ilegal ini sejatinya memiliki potensi ekonomi yang luar biasa.

Dengan estimasi 20 ribu barel per hari, nilai produksi minyak masyarakat bisa mencapai lebih dari USD 1 juta per hari, jika diasumsikan harga minyak mentah dunia berada di kisaran USD 50 per barel.

Bayangkan jika potensi ini dikelola dengan benar dan dimasukkan ke dalam sistem ekonomi resmi: negara bisa mendapatkan pemasukan dari pajak, masyarakat tetap memperoleh penghasilan yang layak, dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Namun, untuk mewujudkan hal itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta BUMD dan koperasi sebagai perpanjangan tangan regulasi di lapangan.

Langkah ke Depan: Melegalkan Tanpa Merugikan

Pemerintah tampaknya tidak ingin langsung menutup aktivitas sumur minyak masyarakat secara paksa. Sebaliknya, pendekatan inklusif dan kolaboratif mulai diambil.

Menteri Bahlil menyatakan bahwa regulasi yang sedang disusun nantinya akan memastikan bahwa masyarakat memiliki jalur legal untuk tetap bisa mengelola sumber daya alam di wilayah mereka, tentu dengan kontrol yang lebih baik dan peran aktif negara.

Ke depan, pemerintah juga berencana menggelar sosialisasi dan pendampingan teknis agar para penambang minyak rakyat bisa memahami aspek legal, teknis, dan lingkungan dalam pengelolaan sumur minyak. 

Hal ini diharapkan menjadi cikal bakal pengembangan model energi berbasis komunitas yang lebih adil dan berkelanjutan.

Fenomena sumur minyak ilegal adalah potret dari potensi yang belum tergarap optimal. 

Dengan pendekatan yang tepat, praktik yang selama ini dianggap ilegal bisa menjadi sumber energi sah yang memperkuat kemandirian energi nasional. 

Pemerintah kini berada di titik penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya energi—yakni memutuskan apakah akan terus memburu pelanggaran atau mulai merangkul dan membina demi masa depan energi yang lebih berkeadilan. (***)