Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi terkait mutasi jabatan Letnan Jenderal (Letjen) Kunto Arief Wibowo, yang belakangan ini memicu spekulasi dan kontroversi. 

Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah campur tangan dalam proses mutasi jabatan tersebut, yang melibatkan Kunto Arief Wibowo dan enam perwira TNI lainnya.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 7 April 2025. 

Menurut Jokowi, mutasi jabatan di lingkungan TNI adalah urusan internal yang memiliki prosedur yang jelas dan sudah diatur dengan baik. 

"Tidak ada sama sekali (campur tangan untuk proses mutasi). Itu urusan internal TNI," ujar Jokowi.

Dalam pandangannya, mutasi jabatan di TNI selalu mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, termasuk melalui rekomendasi dari sidang dewan kepangkatan dan jabatan tinggi (Wanjakti) serta kewenangan Panglima TNI. 

"Di situ juga kita semua tahu ada Wanjakti dan lainnya," tambah Jokowi, merujuk pada sistem yang sudah berjalan untuk memastikan mutasi jabatan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jokowi juga menanggapi pertanyaan wartawan terkait kemungkinan adanya kaitan antara pembatalan mutasi ini dengan munculnya isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Sebelumnya, beberapa pihak menduga bahwa pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo bisa terkait dengan dinamika politik yang melibatkan nama Gibran. 

Namun, Jokowi dengan tegas membantah spekulasi tersebut. 

"Tidak ada (kaitan dengan usulan pemakzulan Gibran), tidak ada," jawab Jokowi singkat namun tegas.

Pernyataan ini mengklarifikasi berbagai spekulasi yang berkembang di kalangan publik, yang mengaitkan pembatalan mutasi dengan berbagai isu politik yang lebih luas. 

Jokowi menegaskan bahwa keputusan mengenai mutasi jabatan adalah kewenangan penuh dari Panglima TNI dan tidak ada campur tangan dari pihak luar, termasuk dirinya.

Seiring dengan pernyataan Jokowi, mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo yang semula dirotasi dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), kemudian dibatalkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

Keputusan mutasi tersebut tercatat dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025.

Namun, meskipun mutasi ini resmi dibatalkan, berbagai spekulasi masih bermunculan mengenai alasan di balik keputusan tersebut. 

Salah satu isu yang berkembang adalah adanya tekanan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyuarakan tuntutannya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. 

Forum ini menyatakan bahwa Gibran melanggar hukum dalam proses pencalonannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh lebih dari 300 jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel, dan diketahui langsung oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, yang juga merupakan ayah dari Letjen Kunto Arief Wibowo. 

Para purnawirawan ini menuntut agar Gibran dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, menyusul dugaan pelanggaran yang dianggap telah terjadi.

Namun, dalam pernyataan resminya, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan mutasi Kunto. 

"Mutasi di TNI adalah kewenangan Panglima TNI, dan tidak ada kaitannya dengan situasi politik apapun," tegas Jokowi, membantah adanya agenda politik di balik keputusan tersebut.

Spekulasi seputar mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo semakin berkembang setelah pembatalan mutasi tersebut. 

Sejumlah pihak mengaitkan keputusan ini dengan upaya sejumlah purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Gibran. 

Namun, Jokowi dengan lugas membantah adanya kaitan langsung antara keduanya.

Sementara itu, dalam keputusan mutasi yang diambil sebelumnya, Letjen Kunto Arief Wibowo digantikan oleh Laksamana Muda Hersan, yang juga dikenal dekat dengan Presiden Jokowi sebagai ajudannya. 

Beberapa kalangan memandang keputusan ini sebagai langkah yang diambil dalam konteks internal TNI dan bukan sebagai respons terhadap dinamika politik yang melibatkan pihak-pihak tertentu.

Namun, meskipun keputusan ini dipandang sah menurut prosedur, banyak pihak yang merasa heran dengan pencopotan Kunto yang terbilang cepat setelah menjabat hanya sekitar empat bulan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. 

Spekulasi muncul bahwa ini bisa menjadi dampak dari ketegangan politik yang melibatkan tokoh-tokoh penting, termasuk Gibran Rakabuming Raka.

Klarifikasi yang disampaikan oleh Jokowi mengenai tidak terlibatnya dirinya dalam proses mutasi jabatan Letjen Kunto Arief Wibowo memberikan gambaran jelas bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan wewenang Panglima TNI. 

Jokowi menegaskan bahwa mutasi di TNI memiliki prosedur yang transparan dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik tertentu.

Spekulasi terkait keterkaitan mutasi ini dengan persoalan politik, termasuk desakan pemakzulan terhadap Gibran, akhirnya bisa diredam dengan pernyataan tegas dari mantan Presiden tersebut. 

Seiring dengan berjalannya waktu, diharapkan isu ini bisa mereda dan semua pihak bisa fokus pada jalannya pemerintahan serta stabilitas TNI yang selama ini menjadi pilar penting dalam negara. (***)