Home        Berita        Nasional

Musionline.co.id, Jakarta – Pemerintah pusat terus mempercepat realisasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Salah satu langkah konkret untuk mewujudkan program tersebut adalah terbitnya Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang meminta dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) dalam penyediaan lahan guna membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. 

Dalam surat itu, Mendagri Tito meminta para kepala daerah untuk meminjamkan lahan milik pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat digunakan sebagai dapur umum atau pusat kegiatan memasak dalam program MBG.

Langkah ini diyakini akan memperluas jangkauan layanan program makan bergizi, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal infrastruktur dan akses pelayanan gizi yang layak.

Instruksi Langsung kepada Kepala Daerah: Usulkan Tiga Titik Lahan

Dalam edaran tersebut, Mendagri meminta setiap kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk mengusulkan sedikitnya tiga lokasi lahan milik daerah. 

Lahan-lahan itu akan digunakan sebagai basis pengembangan SPPG.

“Tanah-tanah itu bisa dimanfaatkan sebagai dapur umum atau lokasi aktivitas masak-memasak dalam program MBG. Ini akan sangat membantu percepatan pelayanan gizi yang merata di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Tito dalam keterangan pers tertulis yang dirilis oleh Humas Kemendagri, Sabtu, 10 Mei 2025.

Mantan Kapolri ini menegaskan bahwa dukungan nyata Pemda dalam bentuk peminjaman lahan akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil.

Kebijakan Ini Bagian dari Percepatan Realisasi APBD

Kebijakan mengenai pinjam pakai lahan ini juga merupakan hasil dari Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Kemendagri pada Kamis, 8 Mei 2025. 

Rapat ini membahas upaya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan dihadiri secara virtual oleh berbagai pejabat penting, termasuk Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Tito menegaskan bahwa sinergi antarinstansi dan dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional. 

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi pusat dan daerah. Untuk program MBG, peran Pemda sangat krusial,” tegasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyambut baik dukungan Kemendagri tersebut. 

Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada Mendagri Tito atas penerbitan SE terkait peminjaman lahan milik Pemda.

Menurut Dadan, keberadaan SPPG di daerah tidak hanya mendukung program MBG dari sisi distribusi makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di daerah. 

Misalnya, melalui penyediaan bahan pangan lokal, keterlibatan UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja untuk operasional dapur umum.

“SPPG bukan sekadar tempat memasak makanan gratis. Ini adalah simpul ekonomi baru di daerah. Kita bisa kembangkan rantai pasok pangan lokal yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Dadan.

Meski program MBG telah diluncurkan sebagai bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan besar. 

Menurut Dadan, salah satu tantangan itu adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di berbagai daerah, terutama yang terpencil.

“Pak Presiden itu setiap kali ke daerah beliau merasa miris, karena lebih banyak yang belum bisa terima daripada yang terima,” ungkap Dadan saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat, 9 Mei 2025.

Dadan menambahkan bahwa Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya pemerataan program MBG. 

Untuk itu, langkah strategis seperti pemanfaatan lahan milik Pemda untuk SPPG menjadi salah satu solusi penting yang akan memperluas cakupan penerima manfaat.

Kebijakan peminjaman lahan dari Pemda kepada BGN menjadi salah satu strategi pemerintah pusat untuk mempercepat perluasan cakupan MBG. 

Tanpa dukungan daerah, upaya membangun dapur umum di berbagai titik strategis akan terhambat, terutama di kawasan yang belum terjangkau jaringan distribusi logistik secara optimal.

“Pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program nasional. Ini soal masa depan generasi bangsa, soal kualitas sumber daya manusia,” ujar Tito lagi.

Tito juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam proses peminjaman dan penggunaan lahan daerah. 

Ia meminta agar seluruh proses dilakukan sesuai regulasi, transparan, dan terdokumentasi dengan baik untuk menghindari potensi konflik atau penyalahgunaan aset.

“Kita ingin program ini berjalan cepat, tapi juga tetap akuntabel dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, bisa mengakses makanan bergizi secara gratis. 

Terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, daerah terpencil, atau kawasan yang selama ini minim perhatian.

Pemerintah pusat juga akan terus mengevaluasi perkembangan program MBG secara berkala dan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk pengawasan serta pelibatan aktif dalam pelaksanaannya.

Kebijakan Mendagri Tito Karnavian terkait pinjam pakai lahan milik Pemda kepada Badan Gizi Nasional merupakan terobosan penting dalam percepatan program Makan Bergizi Gratis. 

Tidak hanya menyentuh isu gizi dan kesehatan, kebijakan ini juga membuka potensi pengembangan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mempererat sinergi antara pusat dan daerah.

Dengan dukungan seluruh kepala daerah di Indonesia, harapan untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif bukanlah hal yang mustahil. (***)